Peraturan Koperasi Simpan Pinjam Terbaru Wajib Diketahui

Perubahan dalam peraturan ini biasanya tidak langsung mengubah secara keseluruhan poin yang mengatur pelaksanaan dan pengelolaan dari koperasi. Perubahan atau muncuknya peraturan koperasi terbaru hanya pada beberapa poin penting saja.

Peraturan koperasi simpan pinjam terbaru

Berbicara peraturan koperasi simpan pinjam terbaru maka kita berbicara tentang peraturan berhubungan dengan koperasi itu sendiri. Peraturan yang mengatur bagaimana pelaksanaan kegiatan simpan pinjam oleh Koperasi. 

Koperasi sebagai salah satu bidang di Indonesia regulasinya diatur melalui Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah. Berikut Peraturan koperasi simpan pinjam terbaru yang termasuk dalam regulasi perkoperasian Indonesia seperti tertulis dalam Sistem Informasi Layanan Untuk Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, dan Perdagangan Kabupaten Kapuas. 

1. PERMEN KUKM Nomor 10 tahun 2015 tentang kelembagaan koperasi
2. PERMEN KUKM Nomor 11 tahun 2015 tentang petujuk pelaksanaan pemupukan modal penyertaan pada koperasi
3. PERMEN KUKM Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman umum akuntansi koperasi sektor riil
4. PERMEN KUKM Nomor 13 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam oleh koperasi
5. PERMEN KUKM Nomor 14 tahun 2015 tentang pedoman akuntansi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi
6. PERMEN KUKM Nomor 15 tahun 2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi
7. PERMEN KUKM Nomor 16 tahun 2015 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah oleh koperasi
8. PERMEN KUKM Nomor 17 tahun 2015 tentang pengawasan koperasi
9. PERMEN KUKM Nomor 18 tahun 2015 tentang pedoman pendidikan dan pelatihan bagi sdm
10. PERMEN KUKM Nomor 19 tahun 2015 tentang penyelenggaraan rapat anggota koperasi
11. PERMEN KUKM Nomor 20 tahun 2015 tentang penerapan akuntabilitas koperasi
12. PERMEN KUKM Nomor 21 tahun 2015 tentang pemeringkatan koperasi
13. PERMEN KUKM Nomor 22 tahun 2015 tentang koperasi skala besar
14. PERMEN KUKM Nomor 23 tahun 2015 tentang penilaian ideks pembangunan koperasi (IPK)
15. PERMEN KUKM Nomor 25 tahun 2015 tentang revitalisasi koperasi
16. PP No 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Simpan Pinjam
17. Regulasi Koperasi Buku Permen 2017
18. UU No 25 tahun 1992 tentang  perkoperasian

Itulah regulasi perkoperasian Indonesia dan peraturan koperasi simpan pinjam terbaru yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia meliputi organisasi, kelembagaan koperasi, dan pedoman lain tetang pelaksanaan Simpan Pinjam.

Pengertian Koperasi

Koperasi adalah gerakan ekonomi rakyat yang berasaskan kekeluargaan. Berdasarkan Undang Undang No. 25 Tahun 1992, kita bisa memahami pengertian Koperasi  adalah  badan  usaha yang  beranggotakan  orang-seorang  atau  badan  hukum Koperasi   dengan   melandaskan   kegiatannya   berdasarkan   prinsip   Koperasi   sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Jadi, koperasi merupakan usaha yang dibentuk oleh sekelompok orang atau anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama yang memiliki pemikiran atau persepsi yang sama pada semua anggotanya berhubungan dengan koperasi. Sedangkan segala sesuatu yang berhubungan dan menyangkut kehidupan koperasi disebut dengan perkoperasian.

Jenis-Jenis Koperasi

Dalam Peraturan koperasi yang juga mencakup peraturan koperasi simpan pinjam terbaru, koperasi di Indonesia memiliki atau terbagi dalam beberapa jenis sesuai dengan fokus layanan yang diberikan. Jenis-jenis koperasi itu adalah:

a. Koperasi Primer

Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. 

b. Koperasi Sekunder

Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.

c. Gerakan Koperasi

Gerakan  koperasi  adalah  keseluruhan  organisasi  Koperasi  dan  kegiatan  perkoperasian  yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.

Tujuan Koperasi

Peraturan koperasi simpan pinjam terbaru memiliki tujuan yang sama dengan tujuan dari keberadaan koperasi secara umum yaitu untuk memajukan  kesejahteraan  anggota  pada  khususnya. Secara umum juga memajukan masyarakat  dan ikut  membangun  tatanan  perekonomian  Nasional  untuk rangka  mewujudkan  masyarakat  yang  maju, adil, dan  makmur  berlandaskan  Pancasila  dan  Undang-undang  Dasar  1945.

Prinsip-Prinsip Koperasi

Peraturan koperasi simpan pinjam terbaru juga menganut prinsip-prinsip koperasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya sebagai berikut: 

1. Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka; 
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis; 
3. Pembagian  sisa  hasil  usaha  dilakukan  secara  adil  sebanding  dengan  besarnya  jasa  usaha masing-masing anggota; 
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; 
5. Kemandirian.

a. Pengertian Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam aturan Pelaksanaan Koperasi simpan pinjam yang diatur dalam peraturan koperasi simpan pinjam terbaru, yaitu Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1995.

Dalam peraturan ini, pada pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud oleh pemerintah berhubungan dengan ketentuan umum dalam koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi, lain dan atau anggotanya.
2. Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam.
3. Unit Simpan Pinjam adalah unit koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
4. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
5. Simpanan Berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan koperasi yang bersangkutan.
6. Tabungan Koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
7. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.
8. Menteri adalah Menteri yang membidangi koperasi.

b. Bentuk Organisasi Koperasi Simpan Pinjam

Pada Bab II Pasal 2 dalam peraturan koperasi simpan pinjam terbaru pada peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1995 yang menerangkan tentang Organisasi diterangkan bahwa bentuk organisasi koperasi adalah:

1. Kegiatan usaha simpan pinjam hanya dilaksanakan oleh Koperasi Simpan Pinjam atau Unit Simpan Pinjam.
2. Koperasi Simpan Pinjam dapat berbentuk Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
3. Unit Simpan Pinjam dapat dibentuk oleh Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.

c. Legalitas koperasi simpan pinjam apa saja?

Dalam Peraturan koperasi simpan pinjam terbaru yang mengatur tentang pendirian koperasi simpan pinjam, disebutkan bahwa untuk pembentukan koperasi siman pinjam memerlukan beberapa legalitas yang harus dipenuhi oleh badan atau pemohon yang mengajukan permohonan izin pendirian koperasi simpan pinjam. 

Sebelum mengajukan permohonan ada baiknya untuk mengetahui legalitas koperasi simpan pinjam apa saja. Diantara legalitas yang harus disiapkan adalah sebagai berikut:

1. Surat permohonan pengajuan ijin usaha simpan pinjam.
2. Photocopy pengesahan Akta Pendirian / Perubahan Anggaran Dasar Koperasi beserta surat keputusannya.
3. Photocopy surat bukti setoran modal dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah atas nama Koperasi dan atau salah satu Pengurusnya.
4. Daftar riwayat hidup Pengurus dan Pengawas serta photocopy KTP Pengurus dan Pengawas.
5. Photocopy nomor rekening atas nama Koperasi.
6. Rencana kerja selama 3 ( tahun) tahun.

d. Pembentukan Koperasi Simpan Pinjam

Setelah mengetahui legalitas apa saja yang harus dipenuhi dalam pengurusan koperasi simpan pinjam, dan tahu peraturan koperasi simpan pinjam terbaru, maka tahap selanjutnya adalah pengajuan pengesahan akta pendirian dengan proses yang harus diikuti dan dipenuhi persyaratannya dalam pendirian simpan pinjam.

Dalam PERMEN KUKM Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Koperasi diterangkan bahwa dalam pembentukan koperasi, sekelompok orang yang akan membentuk koperasi harus memahami tentang pengertian, nilai dan prinsip koperasi; azas kekeluargaan; prinsip badan hukum; dan prinsip modal sendiri atau ekuitas.

Persyaratan Pembentukan Koperasi

Dalam pembentukan koperasi terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon atau oleh kelompok yang akan membentuk koperasi, diantaranya:

1. Untuk pembentukan Koperasi Primer persyaratan jumlah anggota yang harus dipenuhi sekurang-kurangnya atau paling sedikit adalah 20 (dua puluh) orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan yang sama. 
2. Pendiri dari koperasi primer merupakan orang atau warga negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum, dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama.
3. Untuk koperasi sekunder, dibentuk dan didirikan oleg paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi. Dimana, pendiri koperasi sekunder merupakan pengurus koperasi yang diberi kuasa oleh masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan Koperasi Sekunder.
4. Sehubungan dengan pembentukan koperasi ini, dalam penamaan koperasi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) kata;
5. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
6. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar;
7. Para pendiri menyetorkan modal sendiri yang terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awaluntuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.